mazhab pakupatan

Tak dapat dipungkiri di era sekarang ini PNS merupakan primadona bagi para pekerja, hampir setiap calon tenaga kerja dan mahasiswa jika ditanya pekerjaan apa yang anda harapkan ? mereka sebagian besar menjawab “Pegawai Negeri Sipil”. Hal ini juga dapat dibuktikan ketika lowongan untuk calon PNS dibuka mereka berbondong-bondong dan berdesakan ikut mendaftar, bahkan beberapa diantara mereka ada yang pinsan demi mendapatkan nomor peserta untuk tes calon CPNS.

Demikian hebatnya hegemoni PNS di mata sebagian masyarakat Indonesia, sehingga berbagai cara dan jurus dikeluarkan hanya untuk mendapatkan status PNS. Dari jurus yang lurus sampai jurus-jurus katebelece merupakan warna yang selalu ada pada pengangkatan CPNS dan PNS. Jurus-jurus katebelece ini biasanya dikelurkan dari padepokan terkenal yaitu “padepokan dulur, padepokan jatah” dan “padepokan kantong”.

Padepokan dulur biasanya menyiapkan produk bagi setiap calon PNS yang kebetulan mempunyai kedekatan dengan para pejabat, sehingga mereka menyediakan pelayanan titipan untuk menjadi PNS. Sementara padepokan jatah memberikan pelayanan bagi para pejabat tertentu untuk menempatkan keluarganya sebagai bentuk jatah bagi PNS. Bentuk ketiga adalah bentuk yang terparah karena padepokan ini telah menyiapkan berbagai jurus jitu untuk mendekati para pejabat dengan fasilitas tertentu, misalnya pembayaran sejumlah uang agar seseorang diangkat sebagai CPNS atau PNS.

Moralitas yang Tergadai ?

Jurus-jurus yang dikeluarkan dari tiga padepokan hitam tersebut merupakan langkah awal dari tergadainya moralitas PNS. Penggadaian moral ini akan berpengaruh terhadap proses pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Penggadaian moral juga akan mengakibatkan hilangnya tingkat kedisiplinan para abdi negara dan abdi masyarakarat tersebut, ketidakdisiplinan akan melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran, dari pelanggaran etika sampai pada pelanggaran hukum.

Bentuk-bentuk pelanggaran itu dapat kita lihat dari banyaknya kasus yang harus melibatkan PNS, misalnya PNS yang mangkir kerja, PNS yang sibuk di mall pada jam kerja sampai pada bentuk pelanggaran hukum seperti suap penyelewengan kekuasaan sampai pada penggunaan secara melawan hukum atas Narkoba.

Seharusnya setiap CPNS maupun PNS menyadari bahwa dirinya adalah insan-insan terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat seharusnya mereka memberikan pelayanan yang terbaik serta menjadi contoh yang baik ditengah-tengah masyarakat.

Untuk mendapatkan para abdi negara dan abdi masyarakat terbaik maka, harus ada keberanian untuk tidak menerima CPNS dan PNS hasil dari produk padepokan hitam, karena padepokan ini penyumbang terbesar atas runtuhnya nilai-nilai moral bangsa ini. Terlebih lagi semua itu dilakukan oleh CPNS atau PNS di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi bagian dari benteng terakhir moralitas.

Hal yang sangat memalukan jika krisis moral itu justru terjadi dan dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan kualitas pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan elemen penting dan strategis bagi perbaikan bangsa, oleh karenanya sangat tidak terhormat kalau di lembaga yang diberikan kepercayaan untuk perbaikan nasib bangsa dari sisi moralitas justru dipenuhi oleh PNS yang cacat moralitasnya. kecacatan tersebut yang pada akhirnya terjadi pesta Narkoba, dari Narkoba akan timbul pelanggaran hukum yang lainnya karena untuk mendapatkan Narkoba membutuhkan uang, untuk mendapatkan uang penyelewengan kekuasaan termasuk suap akan cenderung tinggi.

Guna menghindari masuknya para PNS yang menggunakan jurus katebelece maka sanksi hukum yang tegas untuk setiap pelaku harus secara nyata diwujudkan sehingga bangsa ini tidak mengalami krisis moral berkepanjangan yang ujung-ujungnya adalah ketidakpercayaan pada penyelengara negara. Karena Jurus katebelece tersebut merupakan bentuk dari KKN, dan KKN merupakan gerbang bagi kehancuran moral bangsa. Sanksi yang tegas juga harus dilakukan terhadap PNS yang telah terbukti menggunakan Narkoba secara tidak sah dan melanggar aturan hukum yang berlaku.